Indonesia Negeriku, Malaysia Energiku

Keputusan pemerintah yang membolehkan PT PLN (Persero) membeli listrik dari Malaysia guna memenuhi kebutuhan energi di daerah perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak merupakan pengakuan ketidakmampuan pemerintah menyiapkan listrik bagi warga terpencil.
Negeri yang baru saja merayakan hari kelahirannya yang ke 36 tahun membeli listrik dari tetangganya yang lebih muda 12 tahun. Padahal, selama ini Sarawak (Malaysia Timur) sering mengeluh bahwa pembangunan Malaysia selama ini lebih fokus ke wilayah Semenanjung, atau Malaysia Barat.
Namun dengan segala kekurangan tersebut, Malaysia Timur masih mampu memberikan layanan publik yang lebih baik untuk masyarakatnya, dan menjual kelebihan energinya kepada tetangganya yang masuk wilayah Indonesia. Panjang perbatasan darat Indonesia-Malaysia mencapai 2.004 kilometer, terdiri atas Kalbar 857 kilometer dan Kaltim 1.147 kilometer.
Lima kabupaten di Kalbar yang berbatasan langsung dengan Sarawak dari barat ke timur, yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
Pemerintah Provinsi Kalbar mencanangkan lima kawasan utama pengembangan perbatasan di masing-masing kabupaten, yakni Sajingan - Aruk (Sambas), Jagoi Babang (Seluas), Entikong (Sanggau), Senaning - Jasa (Sintang), dan Nanga Badau (Kapuas Hulu).
Dari lima kawasan tersebut, yang sudah beroperasi secara resmi hanya di Entikong karena memiliki Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). Sisanya, masih bersifat perdagangan lintas batas tradisional.
Letak yang jauh dari pusat pemerintahan, baik provinsi dan kabupaten, membuat pembangunan di kawasan perbatasan itu kerap diabaikan. Pendekatan yang dilakukan juga masih jauh dari upaya menyejahterakan, dan alasan pertahanan keamanan negara menjadi prioritas.
Desa Suruh Tembawang, misalnya, yang berjarak sekitar 64 kilometer dari Entikong dengan oenduduk sebanyak 2.745 jiwa.
Desa itu terdiri atas delapan dusun; Gun Tembawang, Gun Jemak, Suruh Tembawang, Pool, Sekajang, Badat Baru, Badat Lama, dan Senutul. Sebelah timur desa itu berbatasan dengan Sarawak, Kabupaten Landak (sebelah barat), Kabupaten Bengkayang (sebelah selatan), dan Desa Pala Pasang (utara).
Untuk tiba di Dusun Suruh Tembawang, orang harus menyusuri Sungai Sekayam menuju bagian hulu dari Entikong. Biaya satu kali keberangkatan, berkisar Rp800 ribu-Rp1 juta menggunakan perahu motor berkekuatan 15 tenaga kuda.
Biaya tersebut pada waktu harga bahan bakar minyak (BBM) belum mengalami kenaikan mulai Mei 2008. Untuk listrik, desa itu hanya mengandalkan generator set yang dimiliki beberapa warga dengan waktu operasional yang amat terbatas.
Jarak antardusun ditempuh dengan berjalan kaki naik turun bukti atau menyusuri sungai yang penuh riam. Jalan beton hanya ada di pusat dusun dengan panjang terjauh tak lebih dari 100 meter.
Imran, sang Kepala Desa Suruh Tembawang, menyatakan, warga desa memohon pengakuan dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas keberadaan mereka. “Bahwa kami layak menjadi warga yang mempunyai hak yang sama dengan warga di ibukota, baik kabupaten, provinsi, dan negara,” kata Imran saat menanggapi HUT ke-63 Republik Indonesia.
Hak-hak itu seperti layanan pendidikan, kesehatan, transportasi serta telekomunikasi yang layak dan memadai. “Akses-akses lainnya yang berkaitan dengan layanan publik seperti air bersih dan listrik,” kata Imran.
Gun Sapit adalah wilayah Sarawak yang paling dekat dengan Suruh Tembawang. Letaknya berbatasan dengan Dusun Gun Tembawang. Di kampung tersebut, Pemerintah Malaysia membangun jalan rabat beton menuju jalan raya sehingga memudahkan aktifitas warga. Sinyal telekomunikasi juga menjangkau kampung tersebut. Listrik menyala siang malam meski hanya berasal dari generator.
Di perbatasan yang umumnya kawasan perbukitan itu, pada sisi wilayah Indonesia masyarakatnya masih berkutat dengan kekurangan dan kesederhanaan. Namun, pada sisi yang Malaysia sudah dibangun sebuah lapangan golf mewah berkelas internasional. Perbedaan kondisi yang mencolok tajam tersebut dialami warga Suruh Tembawang.
Minimnya pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah membuat ratusan warga Desa Suruh Tembawang dalam dua dekade terakhir hijrah menjadi warga negara Malaysia. Umumnya mereka yang berpindah itu berusia muda.

Listrik Malaysia
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM J Poerwono pada 10 Juli 2008 mengirimkan surat tentang Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalbar.
General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalbar Haryanto WS menyebutkan, salah satu hal di surat itu adalah mengenai persetujuan pembelian listrik di perbatasan dari Sarawak. Sejak tahun 1992 PLN sudah mempertimbangkan hal itu, namun belum terwujud.
Peluang tersebut kembali terbuka melalui berbagai forum resmi, seperti Sosial Ekonomi (Sosek) Malaysia Indonesia (Malindo) yang melibatkan PLN dengan perusahaan listrik Sarawak Energy dan Pemprov Kalbar serta pertemuan tahunan perusahaan listrik antarnegara yang menghasilkan titik terang. Dalam pertemuan terakhir antara PLN Wilayah Kalbar dan Sarawak Energy di Kuching, 17 Juli, sejumlah komitmen awal disepakati.
PLN Wilayah Kalbar akan menjadi pelanggan Sarawak Energy di Badau dan Sajingan. Kebutuhan energi listrik di Badau saat ini sekitar 300 kW dengan pertumbuhan rata-rata 10 persen setiap tahun. Di Sajingan, diperkirakan peningkatan kebutuhan energi lebih cepat dibanding Badau, meski saat ini baru 100 kW.
“PLN akan menanggung biaya penyambungan jaringan listrik dari titik terakhir di perbatasan Sarawak hingga beban di Badau atau Sajingan,” kata Haryanto.
Untuk Badau, PLN akan membeli 400 kVA sedangkan Sajingan 200 kVA. PLN harus membayar Sarawak Energy sebesar 544.900 ringgit Malaysia (RM) untuk pasokan energi di Badau dan untuk Sajingan sebesar 270.400 RM.
Total investasi yang dikeluarkan PLN di Badau sebesar Rp700 juta, Sajingan Rp900 juta. Sarawak Energy akan menyuplai energi listrik selama 24 jam setiap hari.
Tarif yang dikenakan kepada PLN masuk kategori bisnis komersial. Harganya Rp930 per kWH, harga yang jauh lebih murah dibanding biaya pokok produksi (BPP) PLN untuk menghasilkan energi listrik di Badau dan Sajingan.
Untuk Sajingan, yang berjarak sekitar 300 kilometer sebelah utara Kota Pontianak, BPP per kWH sekitar Rp4 ribu. Sementara harga jual energi listrik oleh PLN berkisar di angka Rp500 per kWH. Entikong, Jagoi Babang, dan Senaning belum menjadi bagian realisasi pembelian listrik dari Sarawak karena keterbatasan jaringan listrik dari Sarawak Energy.

Potensi lokal
Haryanto mengakui, Sarawak Energy menjual energi listrik lebih murah ketimbang PLN karena perusahaan listrik negeri tetangga itu tidak mengandalkan pembangkit berbahan bakar minyak seperti yang diterapkan PLN untuk menjangkau daerah terpencil.
Pertimbangan keuntungan “financial” yang akan diperoleh membuat PLN akan mempertahankan skema kerjasama dengan Sarawak Energy sampai mendapatkan tawaran energi listrik yang lebih murah.
Menurut warga, Kalbar sebenarnya memiliki beragam potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk energi listrik. Di Desa Suruh Tembawang, misalnya, terdapat riam bertingkat dengan ketinggian sekitar lima ratus meter hingga puncak perbukitan. Air mengalir deras tanpa henti sepanjang tahun.
“Sebenarnya, kami mengharapkan adanya teknologi tepat guna yang dapat diterapkan di Suruh Tembawang,” kata Imran. Selain memanfaatkan riam tersebut, aliran mata air dari perbukitan ke Sungai Sekayam juga dapat digunakan untuk membuat kincir air skala kecil. Jumlahnya amat banyak dan tersebar di tiap dusun.
Menurut Imran, masyarakat mengharapkan dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki, setidaknya kebutuhan energi listrik dapat terpenuhi selama 24 jam per hari tanpa harus mengeluarkan biaya bahan bakar.
Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan, rencana pembelian listrik oleh PLN seharusnya untuk jangka pendek. “Kalau mengandalkan asing, kalau ada apa-apa, suplai energi dapat dihentikan,” kata Christiandy mengingatkan.
Ia optimis Kalbar akan surplus energi listrik pada 2010 kalau berbagai program PLN untuk menambah kemampuan pasokan berjalan sesuai rencana.
“Mungkin nanti akan kebingungan akan diserap kemana energi listrik yang dihasilkan,” kata Christiandy.
Ia mengatakan, sejumlah investor juga tertarik untuk membangun pembangkit listrik di Kalbar. Di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Merasap, Kabupaten Bengkayang, dengan kapasitas 2×0,7 MW.
Investor dari Norwegia sudah menyatakan ketertarikannya untuk terlibat dalam pembangunan PLTA di Pade Kembayung, Kabupaten Landak, dengan kapasitas 2×30 MW.
Proyek-proyek tersebut terletak di kawasan perbatasan sehingga Christiandy mengharapkan energi yang dihasilkan nantinya dapat dimanfaatkan hingga di perbatasan.
Namun, PLN memiliki proyeksi yang berbeda. Menurut Haryanto, hingga 10 tahun ke depan, kawasan perbatasan masih sulit terjangkau oleh sistem berkapasitas besar terutama dari Pontianak.
“Tapi PLN terus mendata potensi-potensi di seputar kawasan perbatasan yang memungkinkan untuk menjadi sumber energi pembangkit listrik seperti air, angin, sinar matahari, dan batu bara,” kata Haryanto.
Menurut dia, melalui program tersebut, meski energi yang dibeli masih terbatas baik jumlah maupun jangkauannya, masyarakat di perbatasan Kalbar dapat menikmati listrik selama 24 jam setiap hari.
“Kalau sekarang, dengan keterbatasan yang dimiliki, PLN hanya mampu beroperasi 12 jam di Sajingan atau Badau,” katanya. Rasio elektrifikasi masyarakat Kalbar yang saat ini hanya 45 persen, diharapkan akan meningkat.
PLN Wilayah Kalbar memiliki 517 ribu pelanggan, yang sebagian besar rumah tangga. Daya mampu 223MW, daya terpasang 293 MW, beban puncak 209 MW.
Konsumsi terbesar energi listrik di Kalbar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Beban puncak sekitar 120 MW, daya mampu 130 MW hingga 140 MW.
PLN Wilayah Kalbar akan menyewa mesin pembangkit baru dari swasta berbahan bakar Marine Fuel Oil (MFO), dengan kapasitas 50 MW hingga 60 MW. ( ant / Teguh Imam Wibowo )

website :http://beritasore.com/2008/08/21/indonesia-negeriku-malaysia-energiku/

Awal November, Pemkab Bintan Buka Penerimaan CPNS

Tanjungpinang ( Berita ) : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan Provinsi Kepri akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada awal November mendatang.
“Kalau tidak ada halangan 5 November diumumkan penerimaan CPNS. Tapi mungkin saja ada perubahan jadwal,” kata Bupati Bintan Ansar Ahmad kepada Wartawan di Tanjungpinang Provinsi Kepri, Selasa[16/10]. Menurut Ansar, PNS baru yang dibutuhkan berdasarkan rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepri berjumlah 176 orang.
“Pelaksanaan penerimaan PNS dilaksanakan secara simultan di seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia,” jelasnya. Dari 176 CPNS tersebut, sebanyak 122 orang berasal dari honorer, sedangkan sisanya dari kalangan masyarakat umum. “Para PNS baru akan mengisi tenaga pendidikan, kesehatan dan strategis di Pemkab Bintan,” ucap Ansar.
Ansar menjelaskan, jumlah PNS yang baru sudah memadai untuk mengisi ruang kosong di Dinas Kesehatan dan Pendidikan. “Kami butuh PNS baru karena ada beberapa desa yang dimekarkan. Sebagian dari mereka akan ditempatkan di sana,” ujarnya. ( ant )

webste :http://beritasore.com/2007/10/16/awal-november-pemkab-bintan-buka-penerimaan-cpns/